Steve Jobs’ Speech at Stanford University

This is a prepared text of the Commencement address delivered by Steve Jobs, CEO of Apple Computer and of Pixar Animation Studios, on June 12, 2005 at Stanford University, USA.

I am honored to be with you today at your commencement from one of the finest universities in the world. I never graduated from college. Truth be told, this is the closest I’ve ever gotten to a college graduation. Today I want to tell you three stories from my life. That’s it. No big deal. Just three stories.

The first story is about connecting the dots.

I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. So why did I drop out?
It started before I was born. My biological mother was a young, unwed college graduate student, and she decided to put me up for adoption. She felt very strongly that I should be adopted by college graduates, so everything was all set for me to be adopted at birth by a lawyer and his wife. Except that when I popped out they decided at the last minute that they really wanted a girl. So my parents, who were on a waiting list, got a call in the middle of the night asking: “We have an unexpected baby boy; do you want him?” They said: “Of course.” My biological mother later found out that my mother had never graduated from college and that my father had never graduated from high school. She refused to sign the final adoption papers. She only relented a few months later when my parents promised that I would someday go to college.

Continue reading

Dapat Undangan Sosialisasi PPh

Hari ini saya dapat undangan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (singkatannya apa ya?) untuk pertemuan mengenai sosialisasi pajak penghasilan (PPh). Acaranya tanggal 21 Desember 2010, berarti minggu depan. Langsung terbayang dua hal dalam pikiranku. Yang pertama tentu kepingin datang, pingin tau lebih banyak tentang PPh. Yang kedua ada terbersit pikiran kalo ini jebakan orang pajak yang cari mangsa. Datang apa nggak ya? Yah kupikir-pikir lebih baik aku datang saja deh, sambil membuktikan apakah benar sekarang pajak makin transparan, mudah, dan aman.

Yang jelas saya punya harapan-harapan dalam sosialisasi ini:

  1. Semoga pajak di Indonesia semakin adil dan merata, artinya semua warga negara sama-sama membayar pajak sehingga semua orang dapat bekerja dalam persaingan yang sehat karena semua adil dan bayar pajak.
  2. Semoga wajib pajak diperlakukan sebagai pahlawan bangsa karena ikut membangun bangsa melalui pajak, bukan sebaliknya sebagai sapi perahan bangsa karena uang pajaknya dikorupsi oleh pejabat-pejabat negara.
  3. Semoga perpajakan di Indonesia semakin transparan. Aliran pajak mudah dikontrol dan diawasi supaya tidak terjadi penyelewengan.
  4. Semoga perpajakan di Indonesia semakin mudah dan tidak berbelit-belit. Aturan dan tata cara perpajakan semakin dipermudah sehingga warga negara yang berpendidikan rendahpun bisa mengerti dan membayar pajak.
  5. Semoga perpajakan di Indonesia semakin bersih, bebas dari mafia perpajakan.

Repotnya Proses Retur Barang Kena PPN

Baru saja saya baca-baca sebuah tentang artikel retur barang ber PPN, dan menurut saya ada kejadian yang cukup ruwet. Kejadiannya seperti ini:

Sebut saja dalam perdagangan, dimana penjualnya termasuk dalam pengusaha kena pajak (PKP), dan barang/jasa yang dijual kena pajak pertambahan nilai (PPN). PPN ini dibayarkan pada waktu barang terjual, biasanya pada faktur penjualan ada embel-embel PPN 10% dibagian bawah. Ada kalanya barang-barang yang sudah terjual ini dikembalikan oleh pembeli, sehingga PPN yang sudah dibayarpun semestinya juga dikembalikan. PPN yang sudah dibayarkan ini meliputi pajak keluaran yang dipungut penjual, dan juga pajak masukan yang dipotongkan oleh pembeli PKP. Pengembalian ini ditentukan dalam UU PPN tahun 1984 pasal 5A, dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010. 

Singkatnya untuk pengembalian PPN tersebut, pembeli diharuskan membuat nota retur kepada penjual PKP saat barang dikembalikan. Nota retur tersebut setidaknya harus mencantumkan:

  1. Nomor urut nota retur
  2. Nomor, kode seri, dan tanggal faktur pajak dari barang yang dikembalikan
  3. Nama, alamat, dan NPWP pembeli
  4. Nama, alamat, dan NPWP penjual PKP
  5. Jenis barang dan harga jual barang yang dikembalikan
  6. Besar PPN dari barang yang dikembalikan
  7. Tanggal pembuatan nota retur
  8. Nama dan tanda tangan yang bersangkutan

Lalu nota retur ini dibuat beberapa rangkap. Yang pertama untuk penjual, yang kedua untuk arsip pembeli, dan jika pembeli bukan PKP maka rangkap yang ketiga harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak tempat pembeli terdaftar. 

Nah ini dia repotnya, kalau penjual eceran sepertinya bakal susah untuk meminta pembeli membuat nota retur. Seandainyapun penjual membantu penulisan nota retur tersebut, pembeli yang bukan PKP belum tentu mau diminta untuk menyampaikan copy nota retur ke kantor pelayanan pajak tempat pembeli terdaftar, padahal jika copy nota retur tidak diserahkan maka PPN yang sudah terbayar tidak akan dikembalikan karena dianggap tidak ada pengembalian barang. Selain itu tidak semua pembeli punya NPWP, padahal NPWP harus ada. Fiuh repot kanšŸ˜¦

Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 65

Merdeka!!! Hari ini Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya yang ke 65 tahun. Saya berdoa agar Indonesia makin sejahtera. Pembangunannya makin merata dan berhasil dalam segala bidang. Mari kita tingkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme bagi Indonesia.

Sebuah pemikiran terlintas dalam benak saya. Hari kemerdekaan negara disebut juga Independence Day. Cari-cari diinternet, Independence sendiri artinya kemampuan berfungsi pada area tertentu tanpa tergantung dari bantuan pihak lain. Arti lainnya adalah kebebasan dari kontrol dan pengaruh pihak lain. Kata Independence sendiri berasal dari kata Independent yang berarti kemandirian.

Dari definisi kemerdekaan yang saya temukan tersebut, saya mengajak setiap elemen di bangsa Indonesia ini, mulai dari setiap pribadi, keluarga, masyarakat, organisasi, dan pemerintah, untuk dapat berfungsi lebih baik lagi pada bidangnya masing-masing. Pelajar belajar lebih giat, pekerja bekerja lebih semangat, masyarakat dan pemerintah bekerjasama lebih baik lagi untuk kemajuan Indonesia.

Selain itu saya juga mengajak untuk setiap elemen bangsa untuk lebih mandiri. Khususnya untuk pemerintah, saya mengajak untuk segera melunasi hutang bangsa Indonesia dan tidak tergantung pada pemberian dari negara lain supaya bangsa kita juga bebas dari pengaruh dan kontrol negara-negara lain.

Akhir kata, ayo kita berusaha lebih baik lagi untuk Indonesia!!! Merdeka!!!

Pemblokiran Konten Internet

Perintah pemblokiran konten-konten negatif diinternet melalui ISP oleh Menkominfo Tifatul Sembiring menurut saya sebenarnya memiliki maksud yang baik, apabila hal itu dipergunakan untuk melindungi anak-anak dan moral bangsa. Hanya saja prosedur untuk memblokir atau mengurangi konten-konten negatif itu yang harus dipikirkan matang-matang sehingga efek samping yang timbul dari pemblokiran ini tidak merugikan.

Berikut ini beberapa cara blokir atau mengurangi konten negatif yang saya tahu:

1. Address Blocking

Proses blocking adalah dengan cara menutup alamat-alamat IP tertentu yang dianggap tidak layak akses. Proses blocking-nya bisa dibuat di ISP masing-masing. Daftar alamat yang harus diblock menurut saya sebaiknya dibuat oleh pemerintah atau pihak Kominfo untuk penyeragaman blocking dan juga menghindari penyalahgunaan hak blocking, atau juga menghindari tanggung jawab salah blocking oleh ISP. Kelebihan sistem blocking ini adalah cukup murah dan mudah. Kelemahannya adalah tidak semua konten dari alamat IP tertentu adalah konten negatif, sehingga kemungkinan besar terjadi salah blocking. Misalnya pada situs Google Blogger terdapat sebuah blog yang memuat konten pornografi, maka tidak berarti alamat situs Google Blogger layak diblock.

2. Keyword Blocking

Proses blocking dilakukan dengan melakukan scanning pada suatu halaman web, jika halaman tersebut memiliki kata-kata atau keyword yang di-blacklist, maka halaman tersebut diblock. Kelebihan sistem blocking ini saya rasa tidak ada. Kelemahannya banyak, halaman web isinya bukan hanyak tulisan, tapi juga gambar dan video, sedangkan proses ini hanya bisa dilakukan pada tulisan. Kelemahan lainnya, bisa terjadi salah block pada halaman web tertentu, misalnya web tentang kesehatan yang memiliki keyword (maaf) “penis”, bisa ikut terblock padahal jelas-jelas web tersebut tidak berisi konten negatif. Kelemahan lainnya lagi adalah prosesnya memerlukan resource yang sangat banyak dan mahal.

3. Parental Control Software

Proses blocking yang satu ini dilakukan pada komputer pengguna dengan cara menginstall software untukĀ  Parental Control. Software inilah nantinya yang berfungsi sebagai filter yang menyaring konten negatif. Keberadaan software ini sudah banyak tersedia, baik yang gratis maupun yang berbayar.

Terlepas dari cara-cara blocking yang saya sebutkan diatas, menurut saya untuk mengurangi pengaruh konten-konten negatif yang ada di internet, paling efektif adalah kembali ke pendidikan, baik didalam keluarga, juga didalam pendidikan formal seperti sekolah. Diharapkan dengan pendidikan, moralitas bangsa kita akan meningkat dan pastinya pengaruh konten negatif akan berkurang dengan sendirinya seiring dengan moral bangsa yang baik.

Semoga juga nantinya blog ini tidak kena block karena punya tag “pornografi” hahaha

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan, atau disebut juga PPh, merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perseorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya. Pajak ini dihitung berdasarkan penerimaan selama satu tahun pajak.

Berikut ini adalah daftar undang-undang tentang pajak penghasilan dan perubahannya:

Sumber: